Netizen Berkomentar Tentang Fasilitas Kampanye Jokowi, Benarkah Menggunakan Fasilitas & Uang Negara ?

RAKYAT TAK MAU DUIT MEREKA DIPAKAI BUAT KAMPANYE PETAHANA...

SEHARUSNYA PETAHANA
CUTI... JANGAN PAKAI FASILITAS NEGARA.. JANGAN PAKAI DUIT RAKYAT...

VIDEO INI ADALAH BENTUK PROTES RAKYAT!!!

"Jok.. Jok.. Cuti Dong! Masa Kampanye Pakai Fasilitas Negara, Pakai Duit Rakyat!"


Jokowi Tak Kunjung Cuti, Diduga Ingin Manfaatkan Kedudukan

Sampai saat ini Partai Gerindra belum melihat capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) cuti dari kerja-kerja sebagai kepala negara untuk kampanye pilpres 2019.

Ketua DPP Partai Gerindra, Nizar Zahri menduga ada ‎keengganan Jokowi untuk segera cuti. Dia pun menduga Jokowi ingin memanfaatkan kekuasannya.

"Jadi, watak demikian mencerminkan budaya politik yang tidak etis. Memanfaatkan kedudukan untuk melanggengkan kekuasaan," ujar Nizar kepada JawaPos.com, Sabtu (2/3).

Nizar pun menduga, Jokowi sedang dalam posisi terdesak. Sehingga harus memanfaatkan posisinya sebagai presiden untuk mempertahankan kedudukannya.

Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini menegaskan, seharusnya Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) bertindak atas belum cutinya Jokowi ini.
"Namun sayangnya Bawaslu tidak ada bedanya, seperti macan ompong yang takut kepada kekuasaan," ungkapnya.

Jika tindakan Jokowi tidak ditegur, dia khawatir hal ini akan menjadi preseden buruk dan bisa ditiru seorang petahana untuk tidak mengambil cuti. Sebab menurutnya, ‎dalam etika politik tindakan Jokowi ini tidak pantas ditiru.


‎"Jadi, dalam etika politik, tindakan Jokowi tidak pantas ditiru," ungkapnya.


Diminta emak-emak mundur, Jokowi disarankan tiru SBY cuti kampanye Pilpres

Kelompok emak emak meminta Presiden Joko Widodo mundur dan cuti dari jabatannya sebagai Presiden lantaran mengikuti konstelasi Pilpres 2019. Terkait itu, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan pun membandingkan saat Ketum Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) saat maju Capres pada 2009 silam.

"Semua itu kan ada aturannya. Kampanye Pilpres itu ada aturannya. Setiap WN tentunya harus mengikuti aturan yang sudah baku. Kalau enggak salah dulu Pak SBY cuti," kata Syarief di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).

Anggota Komisi I DPR ini meminta terkait masalah Pilpres merujuk pada aturan yang ada. Aturan cuti kampanye itu diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018.

"Incumbent kampanye ada aturannya karena beliau kan presiden, jadi melekat kan. Itu sudah diatur dalam UU," kata dia.

Sebelumnya, Koordinator Kelompok Emak-Emak Militan, Kurnia Tri Rayani mendesak Presiden Joko Widodo lepas jabatan sebagai presiden. Dia mengaku, tuntutan ini dilakukan bukan karena dia tidak tahu peraturan kampanye KPU, namun lebih menghindari Jokowi melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

"Walau saya tau cuti ada aturanya, tp mundur lebih baik, harusnya dia paham kalau ada konflik kepentingan, kita nuntut mundur, biar legowo jangan cuti, kami tau itu tidak akan dilakukan tapi harus, jangan cuti," tegas dia di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (3/9).

Di sisi lain, merujuk aturan KPU, mundur atau cutinya presiden dari jabatan, hanya dilakukan saat yang bersangkutan telah disahkan KPU sebagai calon presiden. Sedangkan diketahui, KPU sendiri baru menetapkan hal itu pada tanggal 20 September 2018, sebelum memulai masa kampanye 23 September.

Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya memastikan, bahwa masa cuti presiden petahana wajib dilakukan saat kampanye. Namun, cuti hanya dilakukan di hari dimana petahana ingin melakukan kampanye.

"Cuti. Iya betul. Di hari jika dia ingin melakukan kampanye, maka harus cuti," jelas Arief dalam keterangannya, Kamis 15 Maret 2018.

Arief menjelaskan, saat ini KPU sedang menggodok draf Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu 2019. Ketentuan dalam UU Pemilu saat ini, (Pasal 267 (2), 281 (1), dan Pasal 300), menuliskan:

1. Kampanye dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pilpres dg Kampanye Pileg.

2. Kampanye yang mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden, harus memenuhi ketentuan:
a. Tidak menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara; dan
b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

3. Cuti dan jadwal cuti memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.


4. Presiden dan Wakil Presiden selama melaksanakan kampanye memperhatikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. [gil]


SBY, JK, dan Mega Pernah Cuti Kampanye saat Jadi Capres


Polemik soal cuti kampanye Presiden Joko Widodo yang kembali maju dalam Pilpres 2019 masih berlanjut. Sejumlah pihak menilai Jokowi perlu mengajukan cuti, agar tak memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye. Di sisi lain, ada yang berpendapat Jokowi tak perlu mengajukan cuti agar tak ada kekosongan kekuasaan. 

Sebenarnya, perkara presiden yang kembali maju ke laga Pilpres ini bukan kali pertama. Pada Pilpres 2009 silam, Susilo Bambang Yudhoyono juga menjadi capres petahana. 

Saat itu, SBY yang menjabat sebagai presiden periode 2004-2009 kembali maju dalam laga Pilpres 2009 bersama dengan Boediono sebagai cawapres. Konsekuensinya, Ketum Partai Demokrat itu juga harus mengajukan cuti kampanye. 

KPU menetapkan masa kampanye saat itu akan digelar pada 2 Juni hingga 4 Juli 2009. Selama masa kampanye itu, SBY mengambil cuti setiap hari Jumat. 

Selain SBY, Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden juga mengajukan cuti. Sebab, ia juga kembali maju dalam kontestasi Pilpres 2009 sebagai calon presiden, berpasangan dengan Wiranto. 

Sebelum SBY, JK terlebih dahulu telah mengajukan cuti pada hari Jumat. Sehingga, sempat muncul isu SBY akan memonopoli jatah cuti JK. 

Anggapan itu langsung ditepis SBY. Ia menyebut, tak ada aturan soal waktu cuti kampanye yang harus berbeda dari JK. "Peraturannya kan satu hari kerja dalam seminggu. Jadi bisa hari apa saja toh? Soal pilihannya tentu tergantung masing-masing," tutur SBY. 

Oleh karena itu, KPU mengatur agar jadwal kampanye kedua capres tersebut tak bertabrakan, agar tak ada kekosongan kekuasaan. 

Hal yang sama juga pernah terjadi pada Pilpres 2004. Saat itu, Presiden dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz kembali maju di pilpres 2004 sebagai pasangan capres-cawapres. Keduanya sama-sama mengambil cuti untuk kampanye selama lima kali secara bergiliran. 

Aturan tentang kampanye secara bergiliran itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilu. Pada pasal 14 berbunyi: Pelaksaan cuti Presiden dan Wapres dalam rangka kampanye Pilpres dilakukan sesuai kesepakatan antara Presiden dan Wapres.

Namun, kata "kesepakatan" di dalam pasal tersebut, diterjemahkan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno sebagai cuti bergiliran, agar tidak ada kekosongan pemerintahan. 

Terkait polemik Jokowi yang kembali maju dalam Pilpres 2019 juga sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada pasal 281 disebutkan secara jelas bahwa presiden yang kembali mencalonkan diri dalam Pilpres wajib mengajukan cuti di luar tanggungan negara. 


Persiapan Distribusi Kotak Suara (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Berikut bunyi pasal tersebut: 

1) Kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati,  wakil bupati, wali kota, wakil wali kota harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara diatur dengan peraturan KPU.

Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, KPU saat ini sedang mengkaji PKPU terkait teknis cuti capres petahana tersebut. Termasuk soal siapa yang berhak menggantikan Jokowi selama cuti agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan. 

“Misalnya begini, apakah kita akan samakan dengan pilkada. Kalau pilkada itu kan jika petahana itu menjadi calon itu kan dia cuti selama masa kampanye. Nah apakah itu memungkinkan juga dalam konteks pemilu presiden,” ujar Wahyu.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel