Pukat UGM Nilai Hinaan Terhadap Juliari Harusnya Jadi Pemberat Hukuman

Pukat UGM Nilai Hinaan Terhadap Juliari Harusnya Jadi Pemberat Hukuman

[BERITA-ISLAM.COM
Hakim meringankan sanksi mantan Mensos Juliari Batubara di kasus korupsi bansos Corona (COVID-19) dengan alasan mendapatkan hinaan dari masyarakat. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH UGM, Zaenur Rohman, menilai pertimbangan tersebut keliru.

"Menurut saya pertimbangan hakim ini keliru, cacian, makian, hinaan masyarakat terhadap terdakwa itu bukan merupakan aspek atau keadaan yang meringankan," ujar Zaenur kepada wartawan, Senin (23/8/2021).

Dia mengatakan pertimbangan meringankan hukuman seorang terdakwa ada dua prinsip.

"(Pertama) adanya upaya terdakwa untuk mengurangi tingkat keseriusan tindak pidana, kedua keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan itu mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana yang dilakukannya," tambahnya.

Zaenur mengatakan cacian hingga hinaan yang diterima Juliari menunjukkan dampak besar dari korupsi yang dilakukan. Menurutnya hal ini menimbulkan adanya kemarahan masyarakat terkait korupsi di masa pandemi.

"Justru adanya cercaan atau hinaan masyarakat menurut saya menunjukkan dampak besar dari perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa, yaitu adanya kemarahan masyarakat terhadap perbuatan terdakwa. Karena masyarakat dalam kondisi susah terdampak pandemi tetapi bantuan sosialnya ternyata dikorupsi oleh terdakwa," kata Zaenur.

Dia menyebut kemarahan masyarakat seharusnya menjadi hal yang memberatkan hukuman Juliari. Hal ini karena perbuatan Juliari mengundang kemarahan publik dan menggerus kepercayaan publik kepada masyarakat.

"Kemarahan masyarakat kepada Juliari dengan makian, cercaan dan hinaan itu bisa diartikan dua hal. Pertama konsekuensi perbuatan terdakwa yang akhirnya mengundang kemarahan masyarakat. Kedua justru itu seharusnya menjadi keadaan yang memberatkan, karena dampak perbuatan itu mengundang kemarahan publik," tuturnya.

"Dampak perbuatan terdakwa itu sangat banyak, pertama membuat penderitaan pada masyarakat yang seharusnya dapat menerima bansos dengan baik akhirnya kualitasnya turun. Kedua menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penanganan pandemi COVID, karena masyarakat akhirnya skeptis dan rasa percaya masyarakat turun," sambungnya.

KPK dan Hukuman Rendah Juliari

Berkaitan dengan hal ini, Zaenur menilai Juliari seharusnya diberikan hukuman maksimal seumur hidup. Sedangkan hukuman 12 tahun yang diberikan disebut sangat rendah.

"Vonis 12 tahun penjara terhadap Juliari jika dilihat dari tingkat keseriusan perbuatan terdakwa maka saya melihat itu sangat rendah. Kenapa? Karena perbuatan terdakwa itu sangat serius sebagai sebuah kejahatan yaitu melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial pada waktu bencana sangat serius yakni pandemi COVID-19," katanya.

"Saya lihat tingkat keseriusan terdakwa itu menyebabkan terdakwa lebih layak untuk dihukum maksimal sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa," tuturnya.

KPK juga dinilai ikut berperan dalam rendahnya hukuman terhadap Juliari. Menurut Zaenur hukuman mati dapat diberikan kepada Juliari jika jaksa menggunakan Pasal 2 UU Tipikor.

"Sebenarnya bisa ada peluang ancam hukuman mati jika jaksa menggunakan Pasal 2 UU Tipikor, tetapi tidak menggunakan alasan pandemi COVID-19 yang merupakan bencana non-alam nasional, tetapi menggunakan dalil pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Salah satu dampak COVID-19 adalah krisis ekonomi dan moneter," ujarnya.

Juliari Divonis 12 Tahun Bui

Sebelumnya, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Juliari bersalah menerima uang suap Rp 32,482 miliar berkaitan dengan bansos Corona di Kemensos.

Selain itu, hakim juga meminta Juliari membayar uang pengganti Rp 14,5 miliar. Juliari juga dijatuhkan hukuman pencabutan hak politik untuk dipilih selama 4 tahun yang berlaku setelah menjalani masa pidana pokoknya.

Hakim membeberkan hal memberatkan untuk Juliari, salah satunya menyangkal perbuatan korupsinya.

"Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya," kata hakim anggota Yusuf Pranowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (23/8).

Selain itu, perbuatan Juliari memungut fee bansos dari penyedia itu dilakukan saat negara sedang darurat Corona. Padahal saat ini grafik korupsi meningkat.

Sedangkan hal meringankannya adalah Juliari belum pernah dijatuhi. Selain itu, hakim menyoroti Juliari sering di-bully. Hakim menilai Juliari sudah cukup menderita karena bully-an masyarakat.

"Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tutur hakim. (detik